DPRD SUMUT DIMINTA FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH TANAH PALUH IYU

TNI AL Eksekusi Tanah Masyarakat

Medan- Mediasukma– TNI AL mengeksekusi masyarakat dari tanah yang diklaim asset dan dimanfaatkan sebagai zonalatihan perang Marinir di dusun V / Paluh Iyu Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kab. Deli Serdang Rabu malam 1/3. Informasi tersebut didapat awak media dari salah seorang Pemilik tanah Samuel Sianipar Eksekusi secara paksa dilakukan oleh oknum disaat Marinir TNI AL sedang mengadakan latihan tembak.

“ Eksekusi dilakukan oknum tanpa ada telegram atau komando tertulis dari Dan-Lantamal I Belawan. Laksamana Robebet Sijabat. Dentuman amunisi  dan takayal seluruh beberapa orang pemilik tanah dan penjaga kebun sawit didesak ketakutan meninggal rumah”’ terang Samuel.

Samuel yang ditemui awak media saat menjelang tengah malam 1/3 di Medan yang sedang berkonsultasi dan membahas permasalah dengan Pengacaranya menerangkan bahwa permasalahan Klaim tanah yang sedang berproses diranah hukum di Pengadilan Negri Lubuk Pakam. Menurutnya dengan adanya Eksekusioleh TNI kepada pemilik lahan berarti pihak TNI AL tidak menghargai Supremasi hukum.

Menanggapi hal ini Fernando Napitupulu ,SH selaku kuasa hukum Samuel Sianipar menyatakan bahwa Eksekusi yang dilakukan oknum TNI AL adalah otoritas Jurusita Pengadilan. Dan tindakan eksekusi ini jelas pelanggaran Hukum.

“ Saatini proses hokum sedang berlangsung dalam gugatan perdata. Dengan mengusir warga dari lahan tersebut berarti pihak TNI AL tidak menghargai proses hukum”, tegas Fernando.

Kepada awak media Fernando menerangkan bahwa sangketa Klaim tanah di Desa Paluh Kurau sekarang merupakan kali kedua. Sebelumnya terjadi lagu lama pengklaiman TNI AL  ditanah warga pada tahun 2009 tepatnyadi dusun 14. Dan Pengklaiman tersebut gagal atas gugatan Asia Marko dkk sampai tingkat banding, dengan putusan Pengadilan Negri Pakam no. 34/ PDT.6/ 2009/ PN-BLP.

“ Pada berita acara Putusan Pengadilan tersebut ada dijelaskan bahwa tanah Asia Marko Cs berbatasan dengan T. Sianipar. Babak ke II pengklaiman tanah warga oleh TNI AL di Desa Paluh Kurau sekarang tertuju kepada tanah T. Sianipar yang nota bene keberadaanya telah diakui oleh pihak PN Pakam”. Terang Fernando.

Kepada wartawan Samuel menyatakan pihaknya atas nama beberapa orang Pemiliklahan yang diklaim oleh TNI AL, akan menyampaikan persoalan lagu ke II ini ke DPRD Sumut, untuk merekomendasikan kebijakan dari Gubernur Sumut untuk perintah Pencabutan Plank dan penarikan pasukan latihan perang mariner dari lokasi lahannya.

“Dalam waktu mendesak kami akan mendatangi DPRD Sumut. Atas nama Pemilik lahan dan warga yang dirugikan dampak dari Klaim tanah oleh TNI AL, saya berharap ketua DPRD Sumut Bapak Wagirin Arman dapat membantu kami proses penyelesaiaan masalah”, harap Samuel. (AG/Tim)

Fasilitas Komentar Tidak Tersedia.