KAJI ULANG TNI AL KLAIM LAHAN MASYARAKAT DIDESA PALUH KURAU HAMPARAN PERAK

Copy of foto bersama pemilik dan pemanfaat lahan dipaluh kurau(1)Lantamal 1 Belawan Diminta Kaji Ulang KebijakanLahan Perkebunan masyarakat untuk daerah latihan Marinir di Dusun V/ Paluh Iyu Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang.

Medan- Mediasukma–   Dan-Lantamal 1 Belawan Laksamana Robeth Sijabat diminta kaji ulang kebijakan terkait Klaim Lahan Perkebunan masyarakat untuk daerah latihan Marinir di Dusun V/ Paluh Iyu Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Hal ini dinyatakan Pelda Purn. TNI Ludik Simanjuntak salah seorang masyarakat korban penganiayaan Oknum TNI 21/2 Selasa pagi pukul 6.00 wib. Penjelasannya kepada kru koran jum,at 24/2 di TKP, pihak TNI datang lima orang yang dikomandoi seorang perwira berpangkat Mayor mendesak agar Ludik mengosongkan rumah.

“Setelah terjadi perdebatan saya diangkat lalu diputar kaki diatas kepala dibawah dan dibanting sehingga mengalami cedera punggung. Selanjutnya saya ditekan agar mengosongkan rumah selambatnya hingga malam hari dan difitnah sebagai terori”, papar Ludik sambil menunjukkan Surat alas hak tanah miliknya berisikan keteranggan ganti rugi dan pernyataan mengusahai lahan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Paluh Kurau dan Camat Hamparan Perak pada masa itu sebagaimana tertuang dalam surat keterangan no.149/3/1981. Senada dengan pernyataan salah seorang pemilik lahan lainnya Ir. Renta Br. Sianipar dilokasi dan waktu yang sama menyatakan kekesalannya atas kejadian penganiayaan tersebut.
“ Kami terdiri dari 6 orang pemilik kebun 122 Ha dan puluhan warga pemanfaat tanaman tumpang sari merasa sangat terganggu adanya aktifitas Marinir latihan perang karena tidak sesuai dengan penempatannya. Sehubungan dengan permasalahan ini seharusnya pihak TNI dapat bersifat santun demi ketertiban umum” tegas Renta.
Dari data dan keterangan beberapa orang pemilik dan pemanfaat lahan dilokasi yang sama, sejak tahun 1974 terkait reforma Agraria didusun Paluh Iyu sudah dimulai penggarapan lahan yang dikoordinir oleh Tim Panitia Pembukaan dan Pembangunan Persawahan (P4). Hingga pihak Pemerintah Desa dan Kecamatan mengadakan penertiban lahan dan kroscek penilaian kelayakan, akhirnya Camat Hamparan Perak pada masa itu H.OK Kamaluddin,BA menerbitkan dan membagikan surat keterangan tanah yang masing-masing luasnya 2 HA. Sedangkan awal pengklaiman TNI-AL atas lahan ditandai dengan adanya surat Keputusan Bupati Deli Serdang No. 793/2008 Tentang Penetapan lokasi dan luas tanah untuk kepentingan pembangunan daerah latihan TNI-AL seluas 450 Ha yang terletak di Desa Paluh Kurau yang ditandatangani oleh Mantan Bupati Deli Serdang Alm. H. Amri Tambunan.
“Surat ini kami dapat dari Pemkab Deli Serdang. Dan pada akhir bulan oktober lalu Sekda Deli Serdang Drs. Asrin Naim baik secara tertulis maupun lisan menerangkan kepada kami bahwa Keputusan terbitnya SK Bupati tersebut bukan berarti kepemilikan. Sebagaimana yang tertuang dalam diktum keenam yang tertulis ,Pihak TNI AL setelah izin Penetapan lokasi ini ditetapkan berkewajiban harus menyelesaikan permasalahan kepemilikan/ penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, papar Sianipar sambil menunjukkan dokument tersebu Ditempat terpisah di rumah makan Zam-zami Jalan Dr. Mansur Medan jumat malam (24/02).
Salah seorang pemilik lahan bernama Ir. Samuel Sianipar diacara diskusi bersama alumni USU penyelesaian Klaim tanahnya oleh pihak TNI-AL, menerangkan kepada Wartawan bahwa pihaknya telah menggiring permasalahan ini keranah hukum. Ir. Samuel yang juga seorang akademisi alumni USU tersebut berharap pihak PN Pakam dapat menyurati Dan-Lantamal 1 Belawan Laksamana Robeth Sijabat agar mencabut plank TNI-AL dan menarik pasukan dari lokasi.
“ Pernyataan Dispen Lantamal I seperti pernyataannya kepada media bahwa lahan yang disengketakan sudah terinventaris sebagai asset TNI-AL itu belum tentu sudah masuk kategori asset, yang notabene barang milik Negara. Ada ketentuan dalam Peraturan Perundang- undangan yang harus dilalui seperti adanya Otoritas Kemenhan sebagai pengelola asset TNI dan Otoritas Menteri Keuangan sebagai pemangku kewenangan terhadap barang milik
Negara”.
Sebelum berita diterbitkan Informasi terakhir yang diterima oleh Kru Koran ini dari Ludik Simanjuntak melalui sambungan sellulernya,adanya upaya mediasi dari Oknum TNI AL bernama R. Sembiring dengan menawarkan pengajuan agar hasil kebun dibagi dua atau pemilik lahan mengeluarkan 50 % dari hasil kebunnya. /Ag

Fasilitas Komentar Tidak Tersedia.