BPK RI Temukan 1.340 Kasus, Kerugian Negara Rp. 1,6 Triliun

Padang ( MediaSukma) Badan Pemeriksa Keuangan RI menemukan 1.340 kasus ketidakpatuhan sebesar Rp 1,6 Triliun mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan dalam pemeriksaan laporan pada semester pertama tahun 2012.

“Hasil temuan BPK RI soal penyalahgunaan keuangan itu telah disampaikan kepada DPR, sementara untuk semester dua masih proses pemeriksaan,”kata Anggota BPK, Ali Masykur Musa, di Padang, Kamis [06/12].

Menurut dia, benetuk penyalagunaan yakni, mark-up atas penyalahgunaan barang, kelebihan membayar dimana program atas proyek belum selesai dikerjakan namun uang telah dibayarkan, temukan dibidang bantuan social “Temuan BPK atas penyalahgunan kerugian keuangan negara itu hampir semua berada di kementerian,”kata dia.

Ribuan kasus ketidakpatuhaan  yang ditemukan BPK itu tambah Ali Masykur Mua, terlihat dari sistem pengelolaan keuangan negara masih membutuhkan pembenahan karena efektivitas sistem pengendalian internal (SPI) pemerintah daerah masih banyak yang belum optimal.

Dia mengatakan, BPK sebagai  pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah melaksanakan amanat reformasi.  ”Hal tersebut dilakukan BPK dengan mendorong terwujudnya sistem keuangan negara yang transparan dan akuntabel melalui pengembangan sistem audit dan pelaksanaan  pemeriksaan secara profesional sehingga diharapkan terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel,”kata dia.

Menurut dia, peran dan tugas serta landasan hukum BPK RI dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.  ”Di masa reformasi, BPK meningkatkan peran dan kewenangannya sehingga menjadi satu-satunya pemeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang bebas dan mandiri,”ungkap dia.

Selain melakukan pemeriksaan keuangan, tambahAli Masykur Musa BPK juga melakukan pemeriksaan kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Pemeriksaan keuangan untuk melihat tingkat kewajaran informasi penyajian laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah yang berujung dengan pemberian opini.

Pemeriksaan kinerja untuk melihat aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas atas kegiatan yang dibiayai oleh APBN/APBD. Sedangkan PDTT adalah pemeriksaandengan tujuan tertent.

“Uang Negara yang diperoleh dari kekayaan alam maupun pajak harus diselamatkan meskipun Rp.1 dan semuanya itu harus ditujukan demi kemakmuran rakyat,”kata Ali Masykur Musa (anc)

 

Fasilitas Komentar Tidak Tersedia.