Apindo MInta Kejelasan Jenis yang Tak Bisa “Outsourcing”

Kudus, ANTARA Jateng – Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Kudus Hamidin berharap pemerintah memberikan penjelasan mengenai jenis pekerjaan utama di setiap perusahaan yang tidak bisa dikerjakan lewat mekanisme kontrak atau “outsourcing”.

“Penjelasan soal pekerjaan pokok atau utama yang ada saat ini masih multitafsir, sehingga perlu ada ketegasan dalam mengatur kualifikasi pekerjaan utama (core business) dan pekerjaan penunjang sebagai dasar pelaksanaan ‘outsourcing’,” ujarnya di Kudus, Senin.

Terlebih lagi, kata dia, jenis usaha di Kabupaten Kudus maupun daerah lainnya cukup beragam, sehingga perlu ada penjelasan secara tegas dan rinci agar kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam penggunaan tenaga “outsourcing” bisa diminimalkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 yang mengabulkan sebagian uji materiil UU Nomor 13/2003 tentang ketenagakerjaan, sehingga pekerjaan yang memiliki objek tetap tidak bisa lagi dikerjakan lewat mekanisme kontrak atau “outsourcing”, disambut positif.

Apalagi, kata dia, putusan MK tersebut juga ditindaklanjuti dengan Surat Edaran (SE) Dirjen Pembinaan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor B.31/PHIJSK/I/2012.

Sejauh ini, kata dia, beberapa perusahaan di Kudus juga mulai melakukan pengalihan status dari tenaga “outsourcing” menjadi tenaga kontrak perusahaan terkait.

“Jika dipandang mampu dan memenuhi persyaratan yang ditentukan perusahaan, tentu statusnya juga bisa ditingkatkan,” ujarnya.

Pengusaha yang tergabung dalam Apindo Kudus, katanya, tidak menutup kemungkinan ada yang melakukan pelanggaran soal tenaga “outsourcing”.

Hanya, kata dia, Apindo Kudus tidak berwenang melakukan pengawasan terhadap anggotanya yang dinilai melanggar dalam penggunaan tenaga “outsourcing”.

“Kami hanya sebatas memberikan imbauan, bahwa pekerjaan yang membutuhkan keahlian tidak boleh dikerjakan lewat mekanisme kontrak,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kudus Slamet Machmudi mengatakan, putusan MK yang ditindaklanjuti dengan SE Dirjen Pembinaan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja seharusnya ditaati semua pihak.

Pelaksanaan “outsourcing” melalui surat edaran tersebut, katanya, bisa menjadi harapan baru bagi buruh karena mendapatkan kepastian kerja dan jaminan pelaksanaan hak bagi buruh kontrak.

“Nantinya diharapkan akan ada perubahan status pekerja waktu tertentu (PKWT) menjadi pekerja waktu tidak tertentu (PKWTT/ pekerja tetap),” ujarnya.

Ia mengatakan, peran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Kudus perlu ditingkatkan, terutama sebagai pengawas dan pembinaan hubungan industrial.

Fasilitas Komentar Tidak Tersedia.