Delapan Fraksi DPRD Terima dan Setujui Ranperda LPj Walikota Medan

Medan- Mediasukma– Sebanyak delapan fraksi di DPRD Kota Medan yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, Hanura, PPP dan Partai Nasional (Panas) menerima dan menyetujui Ranperda tentang laporan pertangungjawaban (LPj) Walikota Medan atas pelaksanaan APBD Tahun 2014. Sedangkan satu Fraksi yakni PKS menerima dengan catatan.

Persetujuan tersebut disampaikan melalui rapat paripurna DPRD Medan yang dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung didampingi Wakil Ketua Iswanda Ramli dan Ihwan Ritonga serta anggota dewan di ruang paripurna Gedung DPRD Medan, Jalan Maulana Lubis, Medan, Kamis (23/7).

Dalam rapat paripurna yang juga dihadiri Walikota Medan Dzulmi Eldin dan Sekda Syaiful Bahri Lubis dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemko Medan, masing-masing fraksi memberikan rekomendasi dalam upaya peningkatan pendapatan dan memaksimalkan kinerja SKPD.

Fraksi Persatuan Nasional  (Panas) yang disampaikan Beston Sinaga menerima dan sekaligus merekomendasikan supaya dilakukan evaluasi dan pengawasan kontiniu terhadap PD Pasar, PD Pembangunan dan PD RPH baik masalah manajemen dan permodalan guna meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan kota Medan. Sama halnya pendapatan dari retribusi parkir dan reklame dinilai belum optimal.

Fraksi Panas juga mengharapkan, ke depan seluruh SKPD diharuskan menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Bahkan Dokumen hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Pemko Medan supaya ikut diserahkan ke DPRD Medan.

Sedangkan Fraksi PPP yang disampaikan Zulkifli Lubis menyampaikan agar program pendidikan di Medan harus lebih utama dari segalanya. PPP berpendapat tidak ingin mendengar ada istilah “Alif Zaidah” yakni ada tak menambah, tidak ada juga tak mengurangi. Oleh karenanya program pendidikan harus benar benar teruji dan terukur sesuai tujuan dan kompetensi yang dimiliki.

Selain pendidikan, masalah kesehatan juga dinilai sangat penting dan merupakan indikator kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat. Untuk itu, pelayanan seperti etika dan tatakrama tenaga medis harus ditingkatkan. Bahkan jangan sampai terjadi diskriminasi perbedaan pelayanan kepada pasien miskin dan kaya./ev

Fasilitas Komentar Tidak Tersedia.