GeRAK: Pengadilan Tipikor Belum Beri Efek Jera

Banda Aceh – Gerakan Anti-Korupsi (GeRAK) Aceh menilai pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) belum memberi efek jera bagi para terpidana kasus korupsi.

“Ini bisa dilihat dari putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh yang menangani perkara korupsi bobolnya deposito Pemkab Aceh Utara Rp220 miliar. Putusannya tidak memberi efek jera bagi terdakwa,” kata Koordinator Badan Pekerja GeRAK) Aceh Askhalani di Banda Aceh, Sabtu (9/6).

Pernyataan tersebut disampaikan Askhalani dalam menyikapi putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh terhadap perkara dengan terdakwa Ilyas A Hamid, mantan Bupati Aceh Utara dan terdakwa Syarifuddin, mantan Wakil Bupati Aceh Utara.

Sebelumnya, pada persidangan Rabu (6/6), majelis hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh, memvonis Ilyas A Hamid, mantan Bupati Aceh Utara, dengan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp200 juta.

Sementara, mantan Wakil Bupati Syafiruddin divonis tujuh tahun penjara serta menghukum dengan membayar denda Rp 400 juta dan membayar uang pengganti Rp3,8 miliar.

Menurut Askhalani, penetapan vonis yang berbeda dan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum tersebut berdampak pada rasa keadilan. Sebelumnya, jaksa menuntut keduanya masing-masing 15 tahun penjara.

“Akibat kasus yang dilakukan oleh para terdakwa telah menyebabkan kehancuran ekonomi secara terstruktur di Kabupaten Aceh Utara,” ungkap dia.

Padahal, kata Askhalani, keberadaan pengadilan tindak pidana korupsi merupakan harapan bagi masyarakat Aceh dalam pemberantasan korupsi.

Namun, ujar dia, putusan majelis hakim menangani kasus bobolnya deposito Pemkab Aceh Utara Rp220 miliar tersebut telah menyebabkan pengadilan sebagai tempat paling aman bagi koruptor.

“Vonis tersebut ringan dan sekali tidak memberi efek jera yang berat bagi para pelaku tindak pidana korupsi, sehingga akan muncul stigma publik bahwa keberadaan pengadilan tipikor tidak jauh berbeda dengan pengadilan umum,” kata Askhalani.

Ia menilai putusan majelis hakim tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi bagi para koruptor lainnya terbebas dari jeratan hukum. Hal harus menjadi bahan evaluasi bagi Mahkamah Agung dalam mengawasi kinerja para hakim.

“Harapan satu-satunya agar hukuman bagi terdakwa korupsi memberikan efek jera yakni dengan mendorong jaksa penuntut umum untuk melakukan upaya banding terhadap vonis ringan majelis hakim,” pungkas Askhalani. (ant)

Fasilitas Komentar Tidak Tersedia.